Yang mana kira-kira, baik kepala maupun asisten nya sama-sama gak lurus. Bedanya satu punya kendaraan politik dan yang satu andalin expertise terbatas. Dan benar walau masing-masing punya pedang, tapi tidak menutup kelemahan mereka untuk saling meng eliminasi. Mereka ini pengurus organisasi yang digaji rakyat, berbicara sesuka nya. Dan secara tatanan internal pun adab nya juga kurang dalam komunikasi.
Si ono sebagai kepala, adalah akumulasi keyakinan berlebih atas laporan bawahannya. Melupakan posisi nya yang harus lebih hati-hati dalam keputusan, ucapan dan kurang tegas atas gerak liar bawahannya. Sudah berapa kali kecolongan dan masih diredam dengan rapat tertutup di rumahnya.
Dan beliau sebagai asisten dengan persepsi selama di kementerian seperti analis portfolio investasi, sifat ekonomi khusus. Jadi menteri dengan scope yang luas, harus prudent, hati-hati dalam paham anggaran, alokasi dan tidak asal geser instrumen seperti di Danareksa.
Dalam pandangan umum, perbedaan scope kerja memang sangat relevan dengan dinamika kebijakan fiskal saat ini. Kritik publik dan para ekonom terhadap masa jabatan beliau yang berlangsung selama satu tahun (sejak September 2025) memang banyak menyoroti latar belakangnya serta beberapa kebijakan
- Perbedaan scope Makro vs Mikro posisi portfolio
Latar belakang beliau yang kental sebagai analis ekonomi khusus, pengamat pasar modal, serta mantan Ketua LPS, membuatnya cenderung melihat instrumen keuangan dari kacamata investasi, injeksi, likuiditas, dan manajemen portfolio. Mengelola APBN negara dengan cakupan alokasi anggaran yang sangat luas—mulai dari subsidi, transfer daerah, hingga program jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—memerlukan keahlian alokasi makro yang jauh lebih ketat agar tidak menimbulkan salah urus anggaran fiskal. - Isu klaim setoran laba BUMN yang meleset
Salah satu polemik terbesar yang sempat memicu ketegangan internal adalah klaim sepihak beliau yang menyebut APBN akan mendapatkan setoran laba BUMN sebesar Rp 120 triliun untuk membiayai proyek prioritas pemerintah. Langkah ini langsung dibantah oleh pengurus Danantara (Badan Pengelola Investasi). Purbaya dinilai kurang memahami bahwa aset negara yang dipisahkan di bawah Danantara tidak bisa serta-merta langsung “digeser” atau dimasukkan begitu saja ke dalam postur APBN tanpa perhitungan regulasi yang matang. - Komunikasi pasar dan respon atas Rupiah
Selama menjabat, beliau kerap dikritik karena komunikasinya yang dianggap terlalu defensif dan kurang taktis di depan investor maupun publik. Ketika nilai tukar Rupiah tertekan mendekati level psikologis Rp 17.000 hingga Rp 17.300 per dolar AS pada awal hingga pertengahan 2026, ia sempat memicu kontroversi dengan melempar tanggung jawab penuh kepada Bank Indonesia (BI) alih-alih memberikan kepastian dari sisi ketahanan fiskal.
Keputusan mencopot beliau dan menaikkan wakil (yang merupakan ekonom senior berlatar belakang birokrat) dipandang pasar sebagai langkah korektif. Si wakil dinilai memiliki pemahaman lebih mendalam dan hati-hati mengenai tata kelola alokasi, sinkronisasi anggaran, anggaran berimbang, serta komunikasi pasar yang stabil.
Tapi kembali ke persepsi, di awal semua kejadian ini akan jadi pemanis, tapi bisa jadi bencana jika secara catatan kedepan tidak ada policy yang konkrit. Kebiasaan ambil policy yang aman, pembiaran atas pemborosan dan salah sasaran keuangan negara bisa jadi boomerang yang menunggu waktu untuk mengigit kembali.