Baru baca dari milis alumni dan telusuri artikel resminya. Dan, ini menurut q ttg tuntutan EN-LMND pada 22 Februari 2008.

1. Nasionalisasi perusahaan pertambangan asing untuk kepentingan pendidikan gratis dan berkualitas.
– Ini tidak dimungkinkan mengingat regulasi saat ini dan perkembangan pasar tidak akrab dengan policy “ajaib” ini. Ingat kepemimpinan bangsa ini tidak sekokoh Hugo Chavez di Venezuela. Saat ini mana bisa main nasionalisasi kalo tidak ada win-win solution bagi KPS maupun pemerintah, formula bisa berbeda agar secara bertahap bangsa ini bisa mandiri kelola SDA nya.

2. Tinjau-ulang kontrak karya dengan seluruh KKS karena telah merugikan pihak Indonesia.
– Setuju saja, tapi tinjau juga kemampuan BUMD dan Pertamina mengelola blok2 eksplorasi yang ada, sanggupkah kita dengan expertise dan modal? Lihat aja berapa banyak ladang minyak dibawah pengawasan BUMN terbengkalai.

3. Cabut semua paket perundang-undangan (regulasi) yang mensahkan korporasi asing menjarah kekayaan alam bangsa kita.
– Jadi bahasa halusnya harus bagaimana toh, dah hampir 1 abad ladang minyak bangsa ini dijarah bangsa Belanda, Jepang (di Sumatera), Eropa dan AS, tetep aja pimpinan bangsa ini banyak manutnya ketimbang punya inisiatif.

4. Industrialisasi Nasional; Pemerintah harus memfasilitasi pembangunan dan penguatan Industri pertambangan Negara yang tangguh dan modern, baik di sektor hulu sampai ke hilir.
– Setuju dengan semangat ini, tapi lihat dulu dimana komitmen pemerintah mengenai tax holiday, insentif bagi pengusaha yang berimbang dengan pemanfaatan SDM lokal (pengurangan tingkat pengangguran) dan rasionalitas sistem honor dan salary?

bUzz: sekian tanggapan q, bila ada yang kurang berkenan bisa telusuri fakta mengenai tanggapan ini melalui literatur di internet. ini benar apa adanya. keep inform.