Opini

Well, dah lama gak kritik hal terkait publik, terutama soal kebijakan, peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Heeeh? gak ada kerjaan lain ap lo, Trik? Kan pernah q bilang blog ini lebih sebagai olahan otak yg mesti diarsipkan sebelum keburu lupa, selagi masih hangat2 .. so here i come.

Gak tau mesti bilang apa karena pemerintah dah buntu, kemudian refer tugas kontrol perilaku masyarakat balik ke MUI. Lagi? Yup, dari golput haram yang gak penting buat di tanggapi sampai fatwa haram rokok yang sebenarnya bukan dalam koridor mereka untuk melakukan hal tersebut. Apa MUI dah kurang kerjaan, sampai ekspansi ke hal-hal yang bersifat publik dan menyeret lembaga agama sebagai perisai yang bisa mereka elu-elukan.

1. Terkait hal rokok. I’ve been there (was) dan gak perlu mengulang hal lama dan thank God I’m free from that for long time. Mungkin niat dr keluarnya fatwa ini baik bagi publik (muslim khususnya) tapi kritik q adalah bukan dalam koridor dan wewenang MUI untuk ikut-ikutan.

” to be an advice is fine with me, but don’t dredge the entire religion institution held accountable to publish this stuff ”

Dalam agama kan jg dah di bilang, kita hidup untuk menjaga diri dan lingkungan dari hal2 yang membawa mudharat. Adalah kewajiban kita sendiri untuk menjaga, bagi orang luar untuk menyarankan adalah baik tapi bukan atas dasar paksaan. Apalagi koq fatwa itu selalu kesannya eksklusif dan dosa kalo dilanggar? Heck, you’re not my parents !

Btw, intermezzo terkait hal diatas kalo ada yg pernah nonton film ” Thank you for smoking (2005) ” bisa lihat kacaunya politik, kolusi dan bahaya rokok itu bagi kesehatan. Mau yg tipe perokok habis berapa kotak per minggu, atau yg pakai patch nikotin bagi yg candu. Menurut q biarlah kita yang memperbaiki diri itu lebih baik, tetap berdoa dan minta bantuan orang terdekat kita.

Oiya, klip lagu di tab klip itu salah satu OST dalam film yg q maksud diatas. Dengerin liriknya ..  geli aja denger liriknya.

2. Terkait golput haram. Adalah hak setiap warga dalam konsep tatanan demokrasi untuk ikut serta, baik secara mandiri maupun sukarela memberikan suaranya dalam memilih calon wakil/pemimpin mereka. Jadi gak perlu ditakut-takuti pake konsep haram, gak ada kerjaan lain apa?

Dan apa bedanya melarang orang golput dengan kelakuan AS yang doktrinasi demokrasi di timur tengah dengan gaya koboi. Ntar lama2 ada yg golput bisa masuk penjara gt?

Bagaimana menurut anda?

Lainnya