harga ..

Ok, katakan lah kenaikan 30% (sebaiknya sekitar 15% dan gradual, inilah akibat pemerintah suka menunda policy) yang tidak bisa dihindari, tapi kini q masih lihat kecemasan rakyat akan potensi chaos bila harga bbm tetep dinaikkan. Dampaknya jelas berimbas ke harga barang konsumsi, transportasi, dll. Tapi apakah dasar kecemasan itu tidak berlebihan?

Sejak tahun 1997 sudah berganti 3 “jenis” kabinet dan pemimpin (diluar otoritas saat ini), jadi katakanlah pemerintah berkata:

.. ini merupakan warisan orde baru, dan perubahan itu tidak instan

Yup, benar perubahan tidak instan, tapi apakah perencanaan kearah perbaikan ekonomi harus maju-mundur seperti 10 tahun terakhir ini. Bila memang harus mengurangi beban APBN, lakukan bertahap dan konsisten. Ya, katakanlah implementasi kebijakan harus berjalan tepat waktu.

Subsidi

Bila hanya untuk sekedar subsidi konsumsi bbm dalam negeri saja sampai Rp. 250 triliun, ya jelas itu harus dikurangi. Dan jika kompensasi akan disalurkan ke program semacam BLT dan dana pendidikan, ya “setidaknya” kalaupun ada kebocoran dana itu lari ke kantong warga (rt, rw, lurah, camat) dan bukan lari membiayai konsumsi bbm kaum menengah keatas. Dan kalaupun harus lari ke dana pendidikan, harusnya lari ke sistem pendidikan terintegrasi (tidak asal jadi seperti UN; pembelajaran 3 tahun ditentukan dalam 3 hari), perbaikan sarana pendidikan yang merata (kurangi sekolah yg roboh), dan tidak “menilap” dana universitas peserta dalam SPMB (yang menjelang Juni bahkan program konsep SPMB sendiri hampir “bubar”).

Benar q harus bicara dan lihat dr 2 sisi, jadi waktu q bertanya ke kelompok menengah kebawah bagaimana tanggapan mereka dengan kenaikan harga saat ini?

.. ya jangan lah, qt sendiri sudah susah, ditambah harga ikut naik, pemerintah harus tetap mensubsidi rakyat miskin

Ok, dalam kurun waktu 10 tahun ini ada beragam program subsidi “nyata” yang dijalankan, landasan niat “tulus” pemerintah sih lumayan, terlepas msh byk di temukan peyalahgunaan dana di lapangan. Yang salah tetap pengawasan yang minim dari pemerintah atas penyelewengan di lapangan, dan pasti lembaga non-profit dan LSM harus lebih tegas dan konkrit (tidak sekedar bicara, namun tindakan)

Policy

Dalam ekonomi, subsidi atas 1 komponen itu memiliki chain reaction atas perubahan harga komponen lain baik itu bersifat memberi nilai tambah atau merugikan konsumen. Ini berbeda dengan konsep equilibrium supply-demand di pasar, negara telah over supply dalam subsidi yang dijual ke masyarakat sementara yang diperoleh dari pembayaran atas komoditi tersebut balik ke keuangan negara lebih kecil dari yang dikeluarkan negara. Jadi ini bukan sekedar masalah negara ingin balik modal, sesuai kewajiban negara dalam UUD, negara tidak perlu berhitung dalam hal kesejahteraan raktyat, tapi bagaimana akan sustain bila anggaran terus disedot untuk membiayai konsumsi yang harganya terus meningkat (dikarenakan ulah spekulan dan pencuri di pasar).

Dari segi moneter, inflasi y.o.y saat kini telah diatas SBI yang ditetapkan BI, which in fact is bad. Kalau soal pembiayaan APBN, pemerintah sendiri telah menerbitkan puluhan debt treasury bond (baik itu SUN, ORI, dan sejenisnya). Ini seiring juga untuk mengurangi uang fisik beredar, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat untuk investasi “eceran” (selain tabungan dan deposito) mulai dari kelas retail.

it’s not that much to ask, than neglect to admit being a person whom asking more than they could contribute even to themselves ” ( atrix )

Spekulasi

Kebutuhan konsumsi dalam negeri sebenarnya sangat cukup, jadi q heran kenapa masyarakat suka menimbun barang dan menjadikan diri mereka “tidak langsung” sebagai spekulan. Bahkan ada yang mengeruk keuntungan pribadi atas penderitaan orang lain, dan merubah kondisi persediaan konsumsi yang reliable menjadi scarce (langka). Ya jelas ini membuat harga konsumsi naik (yang sebenarnya tidak perlu naik, kalo masyarakat tidak panik).

Kembali, jadi seperti dalam perusahaan, pendekatan down-top approach tidak selalu efektif perbaiki masalah, tapi butuh ketegasan dari top-down approach . Jadi anggap lah negara ini punya kebiasaan belanja yang besar, memanjakan rakyat dengan subsidi, pemerintah harus tegas dan komitmen penuh mengurangi pengeluaran atas 1 pos, alokasikan dana tersebut dalam pendanaan atas pos2 kesejahteraan rakyat (BLT, pendidikan, kesehatan, dll).

BBM

1 pos bbm meliputi hal seperti bahan bakar yang diperoleh di spbu (umum), depot pengisian (i.e: plumpang), pangkalan minyak tanah (konsumsi masyarakat menengah bawah). Jadi katakan lah alokasi subsidi untuk bahan bakar saat ini fokus untuk 2 golongan; umum dan industri.

Umum (mengikuti harga MOPS dan bertahap naik); subsidi membuatnya murah dari harga yang seharusnya dibayar, karena bahan bakar ini dibeli dengan harga pasar. Wajarkah masyarakat membiasakan diri “manja” subsidi, sementara negara harus “talangi” pembayaran dengan harga pasar saat membeli bahan bakar (impor) di pasar internasional.

.. out of question, if it related to local expertise to extract and produe more from earth crust. it’s not a matter of national pride, but what foreign co’s could offer to fulfill their basic welfare needs ” ( atrix )

Industri (mengikuti harga pasar); pengurangan subsidi membuat bahan bakar untuk industri mahal, makanya marak penyeludupan bahan bakar (subsidi) dr spbu dan depot dgn truk “kamuflase” ataupun kapal “tongkang” yg menjualnya di black market (ie: kasus di kepulauan riau). Apakah wajar membiarkan mereka terus menyelundupkan bahan bakar (subsidi) yang murah dan menjualnya kembali di pasar gelap dengan harga 2-3x lipat dan memperoleh untung ?

Pegawasan

Benar, ini semua q kembalikan ke otoritas negara. Perlu pengawasan komprehensif dan berkelanjuan, jadi jika sekarang pemerintah wanti2 dengan niat “baik” membantu rakyat, mengurangi korupsi, mengurangi subsidi bbm (re-alokasi dana ke BLT, pendidikan, kesehatan, dll) dan meningkatkan pendapatan rakyat secara merata, semoga implementasinya lebih transparan dan tepat waktu.

(triq_econ_watch#54c)