listrik ..

Mulai tagihan Maret ntr PLN akan menerapkan PPN 10% mulai dari rumah dgn daya 1300VA, biasanya ini hanya dikenakan untuk pelanggan diatas 6000VA. Anehnya lagi ini dalih-dalih untuk mengurangi subsidi atas listrik rakyat, atau kasarnya tarif “naik” dengan pelan. Dan yang uniknya lagi, mereka bikin promo bagi rumah tangga yang mampu menghemat pemakaian listrik bulanan <80% dari rata2 nasional (per kelompok daya) akan diberi diskon, bila >80% dari rata2 nasionl akan kena disinsentif . Nah lho akal-akalan apa lagi ini?

Simulasi

Sebagai gambaran aja, q bayar bill PLN rumah selama ini selalu ketat baik
timing bayar dan detil billing. Jadi ambil contoh rumah q dgn daya 2200VA:

– Untuk qt pelanggan dalam printout bill, pemakaian di plot dalam blok2 kwH, bertahap mulai dari blok 1 (20kwh), blok 2 (40kwh) dan blok 3 (extended).

– Tarif per kwH 2008 ini blm berubah, kasarnya kalo q hitung blok 1 (Rp.
390/kwH), blok 2 (Rp. 445/kwH) dan blok 3 (Rp. 495/kwH).

– Rata-rata di rumah q aja blok 1 dan 2 pasti terpakai, otomatis q masuk ke blok 3 (extended).

Nah, singkatnya begini mengenai pemakaian riil ditempat q.

1. Kalo orang rumah lg pada sibuk diluar semua, otomatis listrik lebih irit,
blok 3 sendiri sekitar 50-100kwH (i.e: blok 3 udah kena 50kwH x Rp. 495 = Rp. 24,750)

2. Kalo rumah lagi rame, liburan ato ada tamu/keluarga blok 3 sendiri bisa 200-300kwH (i.e: blok 3 udah kena 200kwH x Rp. 495 = Rp. 99,000)

3. Ini belum ditambah biaya “lain2” yang disertai PLN spt invoice fee, pajak penerangan jalan dan PPN 10% (nantinya).

Jadi kalo q disuruh hemat <80% dari rata2 nasional (per kelompok daya) untuk q yang pake daya 2200VA, rata2 pemakaian nasional untuk kelompok daya R1-TR (2200VA) adalah 354kwH (jadi 80% nya = 283kwH).

Itu berarti dalam pemakaian normal blok 1 (20kwH) + blok 2 (40kwH) aja udah 60kwH listrik terpakai. Jadi sisanya 223kwH itu yang mau diirit2 biar gak kena disinsentif ?@#. Waduh ..

Pajak

Dengan perluasan scope aplikasi PPN 10% atas layanan ini, maka DIRJEN pajak “secara tidak langsung” ketiban pemasukan “tak diminta” Rp. 1,5 triliun lho. Wah, bakal dikemanain yah duit ini ? Gimana nantinya penggunaan dana yg masuk ? Apakah DIRJEN pajak viable dan transparan atas flow dana nantinya? Apakah BPK cukup response untuk monitor “kemungkinan” peyalahgunaan dana ini?

Tahu aja fasilitas publik dan layanan umum di negeri ini gak pernah kelar2, kata “nya” akan didanai dari uang penerimaan pajak, tapi sedikit yang berjalan, bahkan banyak jalan ditempat. Jadi katakan “basi” untuk slogan, “gak punya npwp, apa kata dunia?“. Emangnya npwp jaminan dunia (negara) ini lebih optimal perbaiki layanan ke rakyat?

bUzz: kenapa tarif harus naik, karena harus kurangi subsidi. apa gak ad cara lain? ada, komponen lain harus di “akali”. kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? iya khan

– insentif = 20% dari (batas max. pakai – total pakai) x tarif /kwH blok 3)
– disinsetif = 160% dari (total pakai – batas max. pakai) x tarif /kwH blok 3)

trivia: emang pln pake energi apa aja? batubara (yup, dan terkendala soal
shipping gara2 cuaca jelek, plus polusinya pasti), tenaga uap (belum semua
siap, toh sebagian masih harus beli dari swasta), air (banyak, tp kalo kemarau ya kembali defisit), diesel (ada, tapi kembali fuel reserve terbatas, plus harga bahan bakar yang fluktuatif di pasar, hari ini aja harga crude udah US$ 101/barrel) dan nuklir (belum ada, tp bayangin leak reaktor Chernobyl di Soviet dulu jadi serem).